Header Ads

test

Mengembalikan Marwah Mutu Pembelajaran: Catatan Guru atas Wacana Tinggal Kelas dan Penjurusan SMA 2027


Sukari ,S.Pd., M.Pd
Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Timur 

Rencana Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memberlakukan kembali mekanisme siswa tidak otomatis naik kelas serta menghidupkan lagi penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2027/2028 memantik diskusi hangat di ruang-ruang guru. Bagi para pendidik di lapangan, wacana ini bukan sekadar perubahan regulasi teknis, melainkan koreksi mendasar atas persoalan nyata yang selama beberapa tahun terakhir dirasakan di ruang kelas.

Selama penerapan kebijakan kenaikan kelas otomatis (automatic promotion), banyak guru menghadapi dilema moral dan profesional. Di satu sisi, semangat inklusivitas dan pencegahan putus sekolah patut diapresiasi. Namun di sisi lain, ketiadaan konsekuensi akademik membuat sebagian peserta didik kehilangan daya juang (grit). Tidak jarang ditemukan siswa yang belum tuntas kompetensi dasarnya—bahkan masih kesulitan dalam literasi dan numerasi mendasar—tetap melaju ke jenjang berikutnya. Akibatnya, beban ketertinggalan belajar menumpuk dan menyulitkan guru di kelas lanjutan.


Demikian pula dengan penghapusan penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA sebelumnya. Di atas kertas, kebebasan memilih mata pelajaran memberi fleksibilitas bagi siswa. Namun dalam praktiknya di lapangan, tidak semua sekolah memiliki kesiapan sarana prasarana, rasio guru mata pelajaran, maupun layanan bimbingan konseling yang memadai untuk memetakan minat siswa secara presisi. Kebijakan penjurusan kembali pada 2027/2028 setidaknya memberikan struktur yang lebih jelas bagi sekolah dalam mengelola sumber daya guru serta memfokuskan kesiapan akademik siswa menuju perguruan tinggi.

Meski demikian, mengembalikan aturan tinggal kelas dan penjurusan bukanlah langkah mundur, asalkan dijalankan dengan paradigma baru—bukan sekadar bernostalgia dengan pola lama yang kaku dan menghukum.

Ada tiga prasyarat penting yang harus dipastikan pemerintah sebelum kebijakan ini resmi diterapkan pada 2027:

1. Tinggal Kelas sebagai Pembinaan, Bukan Stigma Keputusan tidak naik kelas harus menjadi jalan terakhir (last resort) setelah sekolah memberikan intervensi dan pendampingan remedial yang terukur. Jika seorang siswa terpaksa mengulang, sekolah wajib menyiapkan program pendampingan khusus serta dukungan psikologis agar anak tidak merasa dipermalukan atau terdorong putus sekolah.

2. Penjurusan Berbasis Bakat dan Asesmen Objektif Kembalinya penjurusan di SMA tidak boleh mengulang budaya lama yang melabeli jurusan tertentu sebagai "kasta utama" dan jurusan lain sebagai pilihan kedua. Penempatan siswa harus didasarkan pada asesmen diagnostik minat, bakat, dan rekam jejak akademik yang objektif, bukan sekadar paksaan orang tua atau kuota kelas.

3. Penguatan Otonomi dan Perlindungan Profesi Guru Ketika guru diberi kembali kewenangan profesional untuk menentukan ketuntasan belajar siswa, negara harus hadir menjamin objektivitas dan perlindungan bagi pendidik. Penilaian guru di kelas tidak boleh diintervensi oleh tekanan administratif demi mengejar angka kelulusan atau kenaikan kelas 100 persen semata.

Kebijakan pendidikan yang baik adalah kebijakan yang lahir dari realitas ruang kelas. Memberi ruang bagi siswa untuk belajar bertanggung jawab atas capaian akademiknya—melalui standar kenaikan kelas yang terukur dan penjurusan yang terarah—adalah bagian dari upaya mengembalikan marwah mutu pendidikan nasional. Kuncinya ada pada masa transisi hingga 2027: pastikan guru dilatih, instrumen asesmen disiapkan, dan orang tua dilibatkan dalam pemahaman yang utuh.

No comments