Menyelaraskan Idealisme dan Realita: Catatan Kritis IGI Jatim atas Kebijakan Sekolah Aman dan Menyenangkan

Baca Juga

 

Oleh: Sukari, S.Pd., M.Pd.

(Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia (IGI) Provinsi Jawa Timur)

Setiap anak berhak belajar di lingkungan yang terlindungi dari kekerasan fisik, perundungan (bullying), diskriminasi, maupun kekerasan psikologis. Konsep Sekolah Aman dan Menyenangkan yang terus digelorakan oleh pemerintah adalah cita-cita luhur yang wajib kita dukung bersama. Tidak ada perdebatan dalam esensi tujuannya: sekolah harus menjadi rumah kedua yang hangat, menumbuhkan, dan memerdekakan potensi siswa.

Namun, sebagai organisasi profesi yang berakar di tingkat akar rumput (grassroots), Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Timur berkewajiban menyampaikan potret objektif dari lapangan. Antara petunjuk teknis di atas kertas kebijakan dengan dinamika riil di sekolah, masih terdapat jurang pemisah (gap) yang sering kali menempatkan guru dalam posisi serba salah.

1. Dilema Perlindungan Siswa vs Perlindungan Profesi Guru

Kebijakan sekolah aman berfokus pada perlindungan hak-hak anak. Langkah ini sangat positif untuk memutus rantai kekerasan masa lalu. Namun, di lapangan, implementasi kebijakan ini kerap dipersepsikan secara sepihak tanpa batasan yang jelas antara Tindakan Kedisiplinan Educational dengan Tindakan Kekerasan/Perundungan.

• Kecemasan Berlebih (Over-anxiety) Guru: Banyak guru merasa ragu atau takut saat menertibkan murid yang melanggar norma etika atau aturan sekolah. Kekhawatiran akan aduan hukum dari orang tua atau narasi sepotong yang viral di media sosial membuat sebagian guru memilih "aman" dengan bersikap pasif.

• Perlindungan Hukum yang Belum Setara: Ketika regulasi perlindungan anak ditegakkan secara ketat, mekanisme perlindungan hukum dan profesi bagi pendidik yang sedang menjalankan fungsi kedisiplinan sering kali kurang mendapat porsi pembelaan yang seimbang.

2. Beban Administrasi Satgas/TPPK di Tengah Keterbatasan Sumber Daya

Pemerintah mewajibkan pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) atau Satgas di setiap satuan pendidikan. Secara konsep, ini adalah langkah maju. Namun, pada praktiknya di banyak daerah di Jawa Timur:

• Guru Merangkap Tugas: Anggota TPPK umumnya adalah guru bimbingan konseling (BK) atau guru mata pelajaran yang sudah dibebani jam mengajar penuh dan administrasi penilaian.

• Minimnya Pelatihan Khusus & Pendampingan: Penanganan kasus kekerasan psikologis atau perundungan siber (cyberbullying) membutuhkan keahlian penanganan trauma (trauma-informed care) serta mediasi hukum. Tanpa pelatihan intensif dan alokasi sumber daya yang memadai, tugas TPPK rawan menjadi sekadar pemenuhan dokumen administrasi pelaporan.

3. Disparitas Fasilitas dan Iklim Sekolah di Daerah

Menciptakan iklim belajar yang "menyenangkan" menuntut ketersediaan sarana pendukung: rasio kelas yang ideal, ruang konseling yang representatif, serta area berinteraksi yang aman.

Di Jawa Timur, kesenjangan antara sekolah di pusat perkotaan dengan sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, kepulauan, atau daerah dengan keterbatasan ekonomi masih terasa. Menuntut standar lingkungan belajar yang ideal tanpa diimbangi pemerataan dukungan infrastruktur fisik dan psikososial membuat beban tersebut tertumpu sepenuhnya di pundak guru.

4. Rekomendasi Solutif dari IGI Jawa Timur

Agar kebijakan Sekolah Aman dan Menyenangkan tidak berhenti pada wacana dan beban teknis baru, IGI Jawa Timur mendorong empat langkah konsolidasi strategis:

1. Kejelasan Batasan Hukum & SOP Kedisiplinan: Pemerintah bersama organisasi profesi perlu merumuskan panduan teknis yang membedakan secara tegas antara pelanggaran hukum/kekerasan dengan bentuk pendisiplinan positif yang sah di sekolah.

2. Penguatan Lembaga Konseling & Psikolog Sekolah: Pemerintah Daerah hendaknya mulai memikirkan penyediaan tenaga profesional (seperti psikolog atau konselor terlisensi) di tingkat kecamatan/wilayah untuk mendampingi TPPK sekolah, sehingga tugas penanganan kasus tidak membebankan tugas utama guru.

3. Edukasi Kolektif Orang Tua dan Masyarakat: Pembangunan iklim sekolah aman membutuhkan kesepahaman dengan orang tua. Program Parenting dan Kemitraan Keluarga-Sekolah harus dihidupkan agar ada kesamaan persepsi mengenai batas kedisiplinan anak.

4. Peran Komunitas Belajar (Kombel) IGI: Melalui budaya Sharing and Growing Together, IGI Jawa Timur siap menjadi wadah pelatihan disiplin positif (positive discipline) serta manajemen kelas berbasis empati bagi para guru, sehingga pencegahan kekerasan lahir dari kesadaran kompetensi pedagogik, bukan paksaan administratif.

Penutup

Sekolah yang aman dan menyenangkan tidak akan pernah terwujud hanya dengan menambah papan himbauan atau menuntut laporan berkala dari sekolah. Cita-cita ini membutuhkan ekosistem yang saling menguatkan: murid terlindungi haknya, guru terjamin rasa aman dan harkat profesinya, serta orang tua memberikan kepercayaan penuh pada proses pendidikan.

Mari kita rawat Merdeka Belajar dengan menghadirkan rasa aman yang adil bagi seluruh warga sekolah.