KUR: Janji Permodalan Rakyat dan Tembok yang Sulit Ditembus

Baca Juga

Menggugat Ketidakpastian Akses Kredit Usaha Rakyat di Bank Penyalur Pemerintah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program strategis pemerintah untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini dirancang untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha produktif dan layak, tetapi masih menghadapi keterbatasan akses permodalan.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah selalu menempatkan KUR sebagai instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan. Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Mandiri, dan Bank Jatim menjadi bagian dari ekosistem perbankan yang diharapkan mampu menjembatani kebutuhan modal masyarakat.

Namun, di balik narasi besar tentang kemudahan pembiayaan tersebut, ada realitas yang patut dipertanyakan: mengapa mengakses KUR, khususnya dengan plafon di atas Rp100 juta, masih terasa begitu sulit bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya?

Pertanyaan ini bukan lahir dari asumsi semata. Saya menuliskannya berdasarkan pengalaman pribadi ketika berupaya mengakses fasilitas KUR melalui sejumlah bank penyalur, termasuk Bank Mandiri, BRI, dan Bank Jatim. Hingga tulisan ini dibuat, saya belum pernah berhasil memperoleh fasilitas KUR.

Pengalaman tersebut bukan untuk menyudutkan lembaga perbankan tertentu. Namun, sebagai bagian dari masyarakat yang berusaha mengakses program pembiayaan pemerintah, saya merasa perlu menyampaikan kegelisahan tentang kesenjangan antara tujuan kebijakan dan pengalaman calon penerima di lapangan.

1. Agunan Rumah: Antara Kemampuan Ekonomi dan Akses Permodalan

Salah satu persoalan yang saya hadapi adalah ketika mengajukan permohonan KUR dengan plafon di atas Rp100 juta. Dalam prosesnya, pihak bank meminta agunan tambahan berupa sertifikat rumah.

Secara regulasi, permintaan tersebut memang dimungkinkan. Permenko Perekonomian Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR mengatur bahwa agunan tambahan dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon di atas Rp100 juta.

Namun, persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana kebijakan pembiayaan ini tetap dapat menjangkau pelaku usaha yang memiliki prospek produktif, tetapi belum tentu mempunyai aset yang memadai untuk dijadikan jaminan.

Kita perlu memahami bahwa kebutuhan modal usaha tidak selalu berbanding lurus dengan kepemilikan aset pribadi. Ada pelaku usaha yang memiliki aktivitas bisnis, pelanggan, perputaran transaksi, dan prospek pengembangan, tetapi tidak mempunyai rumah bersertifikat atas nama sendiri.

Jika kepemilikan aset menjadi salah satu pertimbangan utama, bagaimana nasib pelaku usaha yang secara bisnis memiliki potensi, tetapi secara kepemilikan aset masih terbatas?

Bank tentu harus mengukur risiko. Akan tetapi, pemerintah dan perbankan juga perlu memikirkan model penilaian kelayakan usaha yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan agunan, melainkan juga pada kemampuan usaha menghasilkan pendapatan untuk membayar kewajiban kredit.

2. CATATAN SLIK OJK.

Salah satu kendala paling mendasar yang saya hadapi dalam mengakses fasilitas KUR adalah persoalan riwayat kredit dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK.

Berdasarkan informasi yang saya peroleh dalam proses pengajuan, catatan kolektibilitas 5 menjadi faktor yang menyebabkan pengajuan KUR belum dapat dilanjutkan. Saya mendapatkan penjelasan bahwa proses pengajuan baru bisa dipertimbangkan kembali setelah menunggu enam bulan.
Kebutuhan modal usaha terjadi sekarang, bukan enam bulan kemudian.
Pertanyaannya, bagaimana nasib pelaku usaha yang memiliki kebutuhan pembiayaan mendesak, tetapi harus menunggu karena catatan kredit masa lalu yang sudah diselesaikan ?
Apakah tidak tersedia mekanisme evaluasi yang lebih komprehensif untuk melihat kondisi ekonomi terkini, kemampuan membayar, dan prospek usaha calon debitur?
Saya tidak sedang meminta agar bank mengabaikan riwayat kredit atau mengesampingkan prinsip kehati-hatian. Namun, perlu ada ruang kebijakan yang lebih proporsional untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat memperbaiki kondisi ekonominya.
SLIK OJK seharusnya menjadi instrumen informasi dan pengelolaan risiko, bukan dipersepsikan sebagai vonis permanen terhadap kemampuan seseorang untuk kembali membangun usaha.
Jika seseorang memiliki komitmen memperbaiki kewajiban keuangannya, bukankah sistem pembiayaan juga perlu memberikan kejelasan mengenai langkah pemulihan yang harus ditempuh?
Persoalannya bukan meminta bank meloloskan semua pengajuan, melainkan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang transparan, kesempatan memperbaiki kelayakan kredit, dan mekanisme penilaian yang mempertimbangkan kondisi terkini.
Sebab, ketika pelaku usaha membutuhkan modal untuk bangkit, menunda akses pembiayaan tanpa solusi pendampingan dapat membuat persoalan ekonomi semakin panjang.
Ada satu hal yang menurut saya perlu mendapat perhatian serius. Pinjaman yang sebelumnya menjadi catatan dalam SLIK OJK telah saya lunasi. Artinya, kewajiban tersebut sudah diselesaikan. Namun, ketika saya berupaya mengakses KUR di Bank Jatim, saya memperoleh penjelasan bahwa pengajuan baru dapat dilanjutkan setelah menunggu enam bulan.
Di sinilah dilema itu muncul. Saya memahami bahwa bank harus mempertimbangkan riwayat kredit dalam menilai risiko. Akan tetapi, bagaimana jika kewajiban sudah dilunasi, sementara kebutuhan modal usaha tidak bisa ditunda?
Enam bulan mungkin merupakan waktu yang dapat diterima dalam mekanisme penilaian perbankan. Tetapi bagi pelaku usaha, enam bulan bisa berarti kehilangan kesempatan mengembangkan usaha, kehilangan peluang bisnis, bahkan kesulitan mempertahankan keberlangsungan operasional.
Ketika kewajiban sudah ditunaikan, mengapa kesempatan untuk kembali mengakses pembiayaan produktif masih harus menunggu begitu lama?
Pertanyaan ini layak dijawab secara terbuka oleh perbankan dan regulator. Bukan untuk mengabaikan prinsip kehati-hatian, melainkan untuk memastikan bahwa sistem pembiayaan juga memberikan ruang pemulihan ekonomi bagi masyarakat yang telah menyelesaikan kewajibannya.

3. Administrasi Sudah Berjalan, Mengapa Survei Justru Dibatalkan?

Pengalaman yang paling menimbulkan tanda tanya bagi saya terjadi ketika mengajukan KUR melalui Bank Jatim.

Proses administrasi sudah dilakukan. Persyaratan telah diproses, dan pengajuan telah memasuki tahapan yang mengarah pada pelaksanaan survei usaha.

Namun, ketika proses survei hendak dilakukan, justru terjadi pembatalan.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang sangat mendasar: jika persyaratan administrasi sudah diproses, mengapa proses menuju survei tidak dilanjutkan? Apakah terdapat persoalan dalam hasil pemeriksaan SLIK, pertimbangan kelayakan awal, kebijakan internal bank, atau faktor lainnya?

Saya tidak bermaksud menyimpulkan bahwa Bank Jatim melakukan pelanggaran. Namun, pengalaman tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan pengajuan pembiayaan.

Calon debitur seharusnya mendapatkan penjelasan yang jelas apabila pengajuannya tidak dapat dilanjutkan. Jangan sampai masyarakat sudah mengeluarkan waktu, tenaga, dan biaya untuk memenuhi persyaratan, tetapi akhirnya tidak memperoleh kepastian mengenai alasan pembatalan.

Bank bukan hanya berkewajiban menilai kelayakan kredit, tetapi juga perlu membangun pelayanan yang memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.

Ditolak tentu bisa dipahami apabila memang tidak memenuhi persyaratan. Namun, tidak memperoleh penjelasan yang memadai justru dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses pelayanan.

4. Bank Pemerintah dan Tanggung Jawab Memperluas Akses KUR

BRI, Bank Mandiri, dan Bank Jatim memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan masyarakat.

BRI dan Bank Mandiri merupakan bank milik negara, sedangkan Bank Jatim merupakan bank pembangunan daerah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sebagai lembaga yang terlibat dalam penyaluran pembiayaan bagi UMKM, ketiganya diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target penyaluran, tetapi juga mampu menghadirkan pelayanan yang transparan, informatif, dan mudah dipahami masyarakat.

Saya memahami bahwa setiap bank memiliki mekanisme analisis dan standar risiko masing-masing. Tidak semua pengajuan KUR harus disetujui. Namun, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas mengenai:

• Persyaratan dan kriteria kelayakan calon debitur.

• Hasil pemeriksaan SLIK OJK yang berkaitan dengan pengajuan.

• Alasan apabila proses pengajuan tidak dapat dilanjutkan.

• Ketentuan agunan berdasarkan plafon kredit.

• Mekanisme perbaikan atau pengajuan kembali apabila persyaratan belum terpenuhi.

Keterbukaan informasi seperti ini penting agar calon debitur tidak merasa berjalan dalam ketidakpastian.

5. Jangan Hanya Mengukur Keberhasilan dari Angka Penyaluran

Pemerintah selama ini menempatkan besarnya realisasi penyaluran KUR sebagai salah satu indikator keberhasilan program.

Namun, keberhasilan pembiayaan rakyat seharusnya tidak berhenti pada angka triliunan rupiah yang disalurkan.

Pemerintah juga perlu mengukur berapa banyak pelaku usaha yang benar-benar mendapatkan akses, berapa banyak permohonan yang tidak dapat dilanjutkan, apa penyebab utamanya, dan bagaimana mekanisme evaluasi terhadap proses pelayanan bank penyalur.

Kementerian yang membidangi UMKM, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, OJK, serta pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi KUR.

Khususnya, perlu ada mekanisme pengaduan yang mudah diakses ketika masyarakat menemukan ketidakjelasan persyaratan, pembatalan proses, atau tidak memperoleh penjelasan mengenai hasil pengajuan.

Sebab, program pembiayaan rakyat tidak boleh hanya berhasil dalam laporan administratif, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Penutup: Rakyat Tidak Meminta Kredit Gratis, Mereka Meminta Kesempatan yang Adil

Saya menulis opini ini bukan untuk menyalahkan BRI, Bank Mandiri, ataupun Bank Jatim. Saya juga tidak menuntut agar setiap permohonan KUR harus disetujui.

Saya memahami bahwa pembiayaan merupakan tanggung jawab yang harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian.

Namun, ketika program pemerintah bernama Kredit Usaha Rakyat justru terasa sulit dijangkau oleh masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, sudah sepatutnya kita mempertanyakan kembali efektivitas pelaksanaannya.

Pengalaman pribadi yang hingga kini belum berhasil memperoleh KUR, termasuk proses administrasi yang telah berjalan tetapi batal memasuki tahap survei di Bank Jatim, menjadi refleksi bahwa persoalan akses permodalan tidak cukup diselesaikan dengan sosialisasi dan target penyaluran.

Diperlukan keberanian untuk mengevaluasi proses, memperbaiki pelayanan, dan memastikan bahwa setiap calon debitur mendapatkan perlakuan yang transparan dan adil.

Rakyat kecil tidak sedang meminta kredit gratis. Mereka hanya membutuhkan kesempatan untuk memperoleh modal usaha melalui mekanisme yang jelas, persyaratan yang proporsional, dan pelayanan yang memberikan kepastian.

Jangan sampai KUR hanya menjadi program yang indah dalam dokumen kebijakan, besar dalam angka penyaluran, tetapi sulit dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pada akhirnya, keberhasilan KUR bukan hanya tentang berapa banyak uang negara yang telah disalurkan melalui perbankan, melainkan tentang berapa banyak usaha rakyat yang berhasil tumbuh karena memperoleh kesempatan pembiayaan.

KUR harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi rakyat, bukan tembok baru yang membuat mereka semakin sulit melangkah.

SELAMAT HARI PAHLAWAN. 

10 NOVEMBER 2026