Menakar Pelaksanaan TKA 2026 dan Relaksasi Anggaran GTK: Catatan Kritis Organisasi Profesi Guru

Baca Juga

 

Penulis:

Oleh: Sukari, S.Pd., M.Pd. (Ketua Wilayah Ikatan Guru Indonesia / IGI Provinsi Jawa Timur)

Pendidikan nasional kembali memasuki babak penting dengan bergulirnya pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) berdampingan dengan Asesmen Nasional (AN). Melibatkan lebih dari 1,6 juta murid jenjang SMA/SMK di seluruh Indonesia, TKA dihadirkan sebagai instrumen pemetaan capaian pembelajaran murid yang lebih terukur sekaligus dasar evaluasi mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Di saat yang sama, Kemendikdasmen juga menerbitkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengenai relaksasi terbatas pembiayaan honorarium Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) ASN/PPPK paruh waktu melalui APBD.

Dua kebijakan ini jika dilihat secara sepintas berada di ranah yang berbeda—satu di domain mutu pembelajaran, dan satu lagi di domain kesejahteraan serta tata kelola GTK. Namun bagi kami di Ikatan Guru Indonesia (IGI) Jawa Timur, keduanya saling bertautan erat: tidak akan ada peningkatan mutu akademik (TKA) tanpa kepastian tata kelola dan ketenangan kerja para guru di garda depan.

1. TKA 2026: Antara Pemetaan Mutu dan Kesiapan Sekolah
Kehadiran TKA 2026 patut diapresiasi sebagai langkah untuk mendapatkan gambaran objektif mengenai kemampuan akademik siswa. Kendati demikian, pelaksanaan di lapangan tidak boleh sekadar menjadi beban administratif atau ajang "lomba nilai" antar-satuan pendidikan.

Ada tiga hal mendesak yang perlu dipastikan oleh dinas pendidikan daerah dan sekolah:
Validitas Data & Verifikasi: Penyesuaian data murid harus dituntaskan secara cermat tanpa membebankan operator sekolah di menit-menit akhir (deadlines*).
* Pemerataan Fasilitas: Kesiapan infrastruktur digital (laboratorium komputer dan koneksi internet) di sekolah-sekolah pinggiran/daerah pelosok Jawa Timur harus dipastikan setara dengan sekolah di perkotaan.
Paradigma Pembelajaran: TKA jangan sampai memicu tren drilling soal secara berlebihan yang merusak esensi pembelajaran bermakna (deep learning*).

2. SE Mendikdasmen No. 6/2026: Penguat Nafas GTK di Daerah
Langkah Kemendikdasmen memberikan relaksasi anggaran honorarium GTK melalui SE No. 6 Tahun 2026 adalah respon realistis atas keterbatasan fiskal di daerah. Kebijakan ini memberikan kepastian agar layanan pendidikan di sekolah tidak terganggu akibat persoalan administratif penganggaran honorarium guru dan pegawai paruh waktu.

Kita mendorong agar Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) merespons SE ini dengan cepat dan transparan. Jangan sampai ada keterlambatan hak-hak guru honorer dan GTK paruh waktu yang dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam mengajar.

3. Rekomendasi 
Mencermati dinamika kebijakan di atas, Ibeberapa poin rekomendasi yang perlu menjadi perhatian:

1. Penguatan Pendampingan Guru: Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat pelatihan berkala bagi guru dalam memetakan hasil TKA untuk perbaikan metode mengajar, bukan sekadar pelaporan angka.
2. Kepastian Status dan Kesejahteraan GTK: Relaksasi anggaran harus diikuti dengan rencana strategis daerah dalam penyelesaian status GTK secara berkelanjutan.

Menjaga mutu pendidikan bukan hanya soal mengukur kemampuan siswa melalui tes, melainkan juga memuliakan dan menjamin kesejahteraan para pendidiknya. Ketika guru dapat mengajar dengan tenang dan didukung sarana yang memadai, maka capaian akademik murid tentu akan tumbuh secara alami dan berkelanjutan.

Surabaya, 30 Oktober 2026